1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Mekanisme Posbakum

PDF Cetak Email

Ditulis oleh iqhy Selasa, 06 Desember 2011 14:41

 POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN AGAMA POSO

Untuk saat ini Penyedia layanan POS BAKUM hanya tersedia pada Pengadilan Agama Palu.

Saat ini Pengadilan Agama Poso dengan segala ketebatasan personil dan  semangat yang tidak pernah surut menyediakan  Pos Bantuan  Hukum  ( Posbakum) dengan Meja Informasi untuk Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum di Pengadilan Agama Poso  dapat datang ke Kantor Pengadilan Agama Poso yang beralamat di Jalan Pulau Kalimantan No 30 Poso.  Adapun persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain :

A. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-cuma tampa dipungut Biaya.

B. Jenis Jasa Hukum.

  • Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Poso berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

C.   Syarat dan Mekanisme  Permohonan Bantuan Hukum

  • Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :
  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari   /Gampong; atau
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tuni (BLT); atau
  • Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Untuk melihat informasi lebih lengkap tentang pedoman bantuan hukum dapat dilihat pada Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B  DOWNLOAD

 

 

Other Menu

SIADPA Online

SiadPA On-Line merupakan aplikasi sistem informasi dan administrasi perkara...Silahkan klik di bawah ini....


Baca Selengkapnya

Aplikasi Direktori PUTUSAN

Merupakan
Sistem Aplikasi
Informasi dan Administrasi Perkara berbasi Web
Klik Disini....?

SIMKEP Online

Simkep On-Line merupakan aplikasi sistem informasi kepegawaian yang berbasis web. Untuk lebih jelasnya silahkan klik di bawah ini....