1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

SOP Peninjauan Kembali

PDF Cetak Email

Ditulis oleh iqhy Minggu, 04 Desember 2011 16:23

 PROSEDUR PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

1. Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama.

2. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004)

3. Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989).

4. Panitera Pengadilan Agama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

5. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK

6. Panitera Pengadilan Agama mengirimkan berkas PK ke MA selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

7. Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada Pengadilan Agama.

8. Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. 9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :

a. Untuk perkara cerai talak :

1) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon

2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambatlambatnya 7 (tujuh) hari

b. Untuk perkara cerai gugat :

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari

 

PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara PK

2. Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi

3. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK.

4. Penyerahan berkas perkara oleh asisten kordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang membantu menangani perkara PK tersebut.

5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.

6. Majelis Hakim Agung memutus perkara.

7. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui Pengadilan Agama

 

 

Other Menu

SIADPA Online

SiadPA On-Line merupakan aplikasi sistem informasi dan administrasi perkara...Silahkan klik di bawah ini....


Baca Selengkapnya

Aplikasi Direktori PUTUSAN

Merupakan
Sistem Aplikasi
Informasi dan Administrasi Perkara berbasi Web
Klik Disini....?

SIMKEP Online

Simkep On-Line merupakan aplikasi sistem informasi kepegawaian yang berbasis web. Untuk lebih jelasnya silahkan klik di bawah ini....