1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu melantik 3 Ketua Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu

Ditulis oleh iqhy 14 September 2016

Baru-baru ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu YM' Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H., M.H.melaksanakan acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan terhadap tiga orang Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Ketua Pengadilan Agama Donggala, Ketua Pengadilan Agama Tolitoli dan Ketua Pengadilan Agama Banggai, Kamis 8 September 2016 di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Palu yang dihadiri oleh seluruh Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu, seluruh Pejabat Fungsional/Struktural, Karyawan/Karyawati Pengadilan Tinggi Agama Palu dan dihadiri undangan lainnya.

yang dalam salah satu sambutannya adalah mengutip tentang Aturan izin kerja bagi Hakim dan PNS mengacu kepada Permenpan Nomor : PER/87/M.PAN./8/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja, dimana izin masuk kantor dapat diberikan maksimal 2 hari kerja (dalam satu tahun), jika lebih dari dua hari akan diperhitungkan sebagai Cuti Tahunan. Sedangkan khusus untuk Hakim, aturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya”.


Acara dimulai pukul 10.00 WITA dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I tentang Mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, dilanjutkan dengan Pengambilan Sumpah Jabatan masing-masing atas nama Drs. Smsudin, S.H (mantan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli) sebagai Ketua Pengadilan Agama Donggala, Drs. Abd. Hamid Sanewing, M.H (mantan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tolitoli) sebagai Ketua Pengadilan Agama Tolitoli dan Drs. Ihsan (mantan Ketua Pengadilan Agama Sinjai) sebagai Ketua Pengadilan Agama Banggai.

Pada acara tersebut ketiga Ketua Pengadilan Agama yang dilantik juga membacakan sekaligus menandatangani Pakta Integritas disaksikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu. Dilanjutkan dengan Serah Terima Jabatan, Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan, Penyematan Kalung Jabatan serta Penyerahan Memori dan Palu Sidang masing-masing : dari Dra. Tumisah (Ketua Pengadilan Agama Donggala yang lama) kepada Drs. Samsudin, S.H. (Ketua Pengadilan Agama Donggala yang baru), dari Drs. Samsudin, S.H. (Ketua Pengadilan Agama Tolitoli yang lama) kepada Drs. Abd. Hamid Sanewing, M.H. (Ketua Pengadilan Agama Tolitoli yang baru) dan dari Drs. Nasrudin, S.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Banggai yang lama) kepada Drs. Ihsan (Ketua Pengadilan Agama Banggai yang baru).

Acara ditutup dengan foto bersama, jabat salam dan pembacaan do’a oleh Drs. H. Muhammad, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu., yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi internal Panitera dan Sekretaris Pengadilan se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu yang dipimpin langsung oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding (PTA) Palu. dimana dalam rapat tersebut membahas tentang mekanisme sekaligus evaluasi terkait pelaporan-pelaporan perkara khususnya dibidang perkara, dan tentang tata cara Pengelolaan terhadap Pelaksanaan Anggaran dibidang Kesekretariatan yang dalam hal ini pejabat Sekretaris sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja masing-masing hingga rapat tersebut berakhir sampai dengan pukul 17 : 00 wita. 

Perpanjang Nota Kesepahaman MA RI-MA Sudan, Ketua MA RI Lakukan Kunjungan ke Sudan

Ditulis oleh iqhy 11 Juni 2015

Perpanjang Nota Kesepahaman MA RI-MA Sudan, Ketua MA RI Lakukan Kunjungan ke Sudan


(Delegasi MA RI dalam berbagai sesi di MA Republik Sudan)

Khartoum | badilag.net

Kamis, 4 Juni 2015, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. melakukan kunjungan resmi ke Sudan dalam rangka memenuhi undangan Ketua Mahkamah Agung Republik Sudan, Prof. Dr. Haedar Ahmad Dafallah yang sebelumnya telah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2013.

Dalam kunjungan kali ini, Ketua MA Ri didampingi sejumlah pejabat MA RI yang terdiri dari Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial, H. Suwardi, S.H., M.H., Ketua Kamar Peradilan Agama, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Drs. H. Abdul Manaf, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama MA RI, Dr. Hasbi Hasan, Hakim PA Cibinong, Dr. Nasich Salam S., Lc., LLM dan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Aref Gunawansyah, S.H., M.H.  pada 1 Juni 2015 di ruang kerjanya.

“Kunjungan kami dan Delegasi MA RI ke Sudan dalam rangka memenuhi undangan YM Ketua MA Sudan yang telah disampaikan sejak tahun 2013 namun baru bisa terlaksana saat ini, sekaligus untuk memperkuat kerjasama peradilan bagi kedua belah pihak yang telah berjalan dengan memperpanjang Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani sejak tanggal 17 November 2011 dan telah berakhir pada tanggal 17 November 2014 yang lalu’, demikian papar Ketua MA RI ketika melakukan courtesy call ke ketua MA Sudan.

Kunjungan yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 3-6 Juni 2015 tersebut dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan yang cukup padat dari sejak kedatangan sampai kepulangan.

Di antara program-program yang sudah disiapkan pihak Sudan adalah joint meeting tentang sistem peradilan di kedua negara Indonesia dan Sudan berikut peluang-peluang kerjasamanya, Review kerjasama peradilan selama beberapa tahun terakhir dan Penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU).


(Delegasi MA RI diterima Menteri Kehakiman Sudan dan Overview tentang Islamic Economic Practice di Sudan)

Selain itu, dijadwalkan beberapa kegiatan lain seperti General Studium oleh Ketua MA RI dihadapan para hakim agung dan hakim tingkat banding Sudan tentang Peradilan dan cetak biru Mamkamah Agung RI, Overview Perbankan dan Ekonomi Syariah Sudan oleh Bank Sentral Sudan, Kunjungan-Kunjungan ke berberapa pengadilan termasuk Courtesy Call ke Ketua DPR Sudan, Prof. Dr. Ibrahim Ahmad Umar dan Presidan Sudan, Jenderal Omar Hasan Ahmad El Basyir serta pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Sudan.

Poin-Poin Positif Peradilan Sudan

Tercatat ada beberapa hal mengagumkan dari Sudan, khususnya di bidang yudisial, yang layak untuk dijadikan perhatian oleh MA RI dan badan peradilan di bawahnya. Tiga hal tersebut adalah berkaitan dengan praktik ekonomi syariah. Meski tergolong negara berkembang, Sudan ternyata menjadi negara pelopor ekonomi syariah. Tak tanggung-tanggung, saat ini praktek kegiatan ekonomi di Sudan baik sektor perbankan maupun keuangan lain mengacu pada ekonomi syariah. Bank Sentral Sudan pun secara resmi telah menganut sistem ini.

Dari segi pranata hukum, Sudan telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diantaranya adalah hukum materiil dengan Undang-Undang Perdata Tahun 1984 dan Undang-Undang Hukum Acara tahun 1983.


(Delegasi MA RI diterima Ketua DPR Republik Sudan dan Presiden Sudan)

Selain itu, Dunia peradilan Sudan memiliki keunggulan di bidang independensi hakim. Di negara yang bertetangga dengan Mesir itu, hakim dikondisikan supaya terbebas dari pelbagai intervensi. Oleh karena itu berbagai kode etik telah ditegakkan Mahkamah Agung Sudan dalam menjaga integritas dan kehormatan hakim dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Ekstrimnya, untuk sekedar pergi ke pasar pun para hakim Sudan dilarang karena dianggap akan dapat mengurangi optimalisasi peran penegakan hukum yang dibutuhkan kewibawaan dan terhindar dari kemungkinan adanya intervensi dari pihak manapun.

Sebagai konsekwensi, Mahkamah Agung Sudan diperkenankan secara undang-undang untuk mengelola kegiatan usaha dalam rangka memenuhi segala kebutuhan para hakimnya.

Yang tak kalah menariknya, dalam rangka menjaga marwah pengadilan dan independensi utuh peradilan ialah adanya independensi anggaran lembaga peradilan. Sistem penganggaran yang sepenuhnya ada di MA, bukan berdasarkan belas kasih pemerintah, tapi berdasarkan prosentase anggaran negara yang besarannya ditentukan oleh Komisi Yudisial yang Ketuanya adalah Ketua Mahkamah Agung Sendiri dan dengan anggota para Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Keuangan serta Menteri Kehakiman.

Penandatanganan Perpanjangan MoU dan Kilas Balik Kerjasama Kedua Negara

Secara khusus, melalui kunjungan ini, kerjasama kedua lembaga peradilan telah mengalami babak baru dengan ditandatanganinya perpanjangan Nota Kesepahaman yang berlaku untuk lima tahun kedepan. Bidang-bidang yang tetap dipertahankan adalah pendidikan dan pelatihan termasuk short course, studi banding serta kajian-kajian hukum, pertukaran kunjungan, seminar dan loka karya, pertukaran informasi dalam hal penerapan dan pengembangan hukum, Pelatihan ekonomi syariah dll.

(Pembahasan Overview MoU dan penandatanganan perpanjangan MoU)

Sekedar kilas balik, hal menggembirakan yang perlu dicatat bahwa hubungan antar lembaga peradilan dua negara telah dimulai pada tahun 2007, ketika itu delegasi Mahkamah Agung RI, yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Prof DR Bagir Manan, menghadiri Konferensi World Intellectual Property Organization (WIPO) yang diselenggarakan di Khartoum, yang kemudian disusul pada tahun 2008 dengan studi banding yang dipimpin oleh Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial, Ibu Marianna Sutadi, untuk merampungkan penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai acuan hukum terapan para hakim Pengadilan Agama di Indonesia.

Pada tahun 2010, delegasi Mahkamah Agung Sudan berkunjung ke Jakarta dalam rangka melihat secara langsung perkembangan peradilan di tanah air. Dan pada tahun yang sama pula, Mahkamah Agung Sudan memberikan kesempatan kepada 7 orang Hakim Indonesia untuk melakukan observasi dan pengkajian mendalam tentang pengalaman Sudan dalam menangani perkara-perkara ekonomi syariah selama lebih dari dua minggu. Kunjungan Dr. Muhammad Rum Nessa, Sekretaris Mahkamah Agung RI beserta rombongan pada tahun 2011 dan 5 hakim indonesia dari lingkungan peradilan agama, peradilan umum dan peradilan tata usaha negara pada tahun 2014 semakin menunjukkan bahwa kerja sama di bidang hukum dan peradilan ini semakin meningkat.

Tatap Muka Dengan Masyarakat Indonesia di Sudan



(Tatap muka Delegasi MA RI dengan Masyarakat Indonesia di Sudan)

Pada kesempatan kunjungan ke Sudan kali ini, Ketua MA RI juga melakukan pertemuan dan dialog interaktif dengan Masyarakat Indonesia di Sudan yang terdiri dari keluarga besar KBRI Khartoum, Para profesional dan mahasiswa dalam sebuah jamuan makan malam yang diadakan oleh Dubes RI Khartoum di Wisma Duta. Pada pertemuan tersebut, Ketua MA dan Masyarakat Indonesia di Sudan telah melakukan diskusi hangat seputar masalah hukum, peradilan, dan isu-isu terkini di tanah air.

Biro Keuangan MA Selenggarakan IN-HOUSE TRAINING Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Berbasis Akrual.

Ditulis oleh iqhy 29 Mei 2015

Biro Keuangan MA Selenggarakan IN-HOUSE TRAINING Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Berbasis Akrual.

Gambar Berita Jakarta - Humas, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung bekerjasama dengan Kementerian Keuangan menyelenggarakan In-House Training dalam rangka penyusunan laporang keuangan semester I tahun 2015 berbasis akrual, pada hari Rabu, 27 Mei 2015 diRuang rapat Wiryono, Lt. II gedung Mahkamah Agung RI Jakarta Pusat.

Kegiatan ini bertujuan untuk persiapan pelaksanaan penyusunan laporang keuangan berbasis akrual yang telah di luncurkan oleh Kementerian Keuangan. Dan Mahkamah Agung mendapatkan kehormatan sebagai Duta Akrual dari Kementerian Keuangan.

Pelatihan ini di buka secara resmi tepat pukul 09.00 WIB oleh Kepala Bagian Akuntansi pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA) Tjahyono, SH. Dalam sambutan pembukaanya beliau menyatakan bahwa pelatihan ini sangat penting dalam rangka penyusunan laporang keuangan mahkamah agung berbasis akrual dan berpesan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dengan materi yang akan diberikan para narasumber/pembicara dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Laporan keuangan berbasis akrual ini akan berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran dan opini penilaian keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Mahkamah Agung.

Pelatihan ini selama 2 hari dari tanggal 27-28 Mei 2015. Peserta yang mengikuti pelatihan ini merupakan para Pejabat Pemegang Komitmen, Bendahara Pengeluaran yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dari masing-masing satker eselon I antara lain Badan Urusan Administrasi, Kepaniteraan, Pengawasan, Balitbang Diklat Kumdil, Dirjen Badilum, Dirjen Badilag dan Dirjen BadilmilTUN dan para staf dan umum keuangan dari 4 lingkungan peradilan tingkat banding dan pertama se DKI Jakarta.

Pembukaan ini di hadiri Kabag Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan dan Organisasi Dodo Surganda, SH., Mpd, Kabag Perbendaharaan pada Biro Keuangan Ardaning Sandrawati, SH dan Kasubbag Akuntansi 1 A serta para peserta yang hadir dalam pelatihan ini. (ds/humas)

Komitmen Mahkamah Agung " MEWUJUDKAN TATA KELOLA PENGADILAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Ditulis oleh iqhy 21 Januari 2015

  • Inovasi

Komitmen Mahkamah Agung pada Penegakan Hukum Lingkungan

Megamendung,humas : Maraknya kasus yang berkaitan dengan isu lingkungan di Indonesia menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi tema pelatihan bersama hakim se-wilayah Asia kali ini, seperti yang disampaikan oleh swandy halim selaku Sekjen Asean Law Association, " banyak kasus yang bisa di diskusikan dan menjadi materi untuk berbagi pengalaman, contohnya saja seperti illegal fishing, illegal logging dan juga asap dari pembakaran hutan".

Pelatihan bersama di bidang hukum lingkungan ini merupakan bentuk komitmen dan tindakan nyata yang dilakukan oleh Indonesia untuk meng-upgrade wawasan hakim - hakim dari segi lingkungan, selain itu untuk menghadapi masyarakat ekonomi asean, diperlukan juga perspektif dan pemahaman yang sama terhadap isu - isu yang berkembang dibidang lingkungan dan bagaimana mengadili kasus - kasus yang berkaitan dengan lingkungan.

Indonesia yang ditunjuk sebagai ketua komite kerja pelatihan memandang perlu adanya kontinuitas dalam menyelenggarakan pelatihan bersama seperti ini, "sudah waktunya indonesia tampil dan menjadi pelopor, apalagi ketua Mahkamah agung sangat mendukung untuk melakukan terobosan seperti ini", ujar Sekjen ALA swandy halim seraya menutup acara pelatihan bersama hakim pada hari jumat, 16 januari 2015.

Di kesempatan yang sama, ketua penyelenggara kegiatan, Hakim Agung, I Gusti Agung Sumanatha, SH,.MH menyampaikan kegembiraannya melihat antusiasme dari para delegasi yang mengikuti kegiatan, diharapkan ke depannya pelatihan ini akan menjadi acuan negara - negara lain di Asia untuk membuat lebih banyak lagi pelatihan bersama tidak saja hanya membahas lingkungan akan tetapi juga isu - isu penting lintas negara lainnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa MA telah siap dalam menangani perkara-perkara lingkungan. Kesiapan sarana dan infrastruktur seperti pengadilan perikanan misalnya, dan para hakim yang bersertifikat lingkungan. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen MA dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan lingkungan.

Loading feeds...

Created by SopanTech Solutions

Other Menu

Tautan Eksternal

Tautan Aplikasi

 alt



Informasi Perkara


alt


sms_icon

Mahkamah Agung R.I.

 alt


alt


badilum


eeesyariah


dilmiltun


header


litbangkumdil


portal-rakernas-mari

Link Terkait

 IKON KHES


e-doc-new


justice


legislasi


hasil_rakernas


legalitas org

Terjemah Bahasa

.: J A M :.

Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

 

 

 

 


  Hasil

Video Peradilan

Who's Online

Ada 31 tamu online

OnClick Update SIADPA

 

Download Update Aplikasi
SIADPTA PLUS  & SIADPA PLUS
Untuk Aplikasi Online dapat melalui SIADPA Web Online

Jam Pelayanan

Senin - Kamis   : Pukul 08.00 - 16.30
Jum'at   : Pukul 08.00 - 17.00
Jadwal Sidang
Senin - kamis   : Pukul 09.00 - Selesai